Sukalarang ( Sukabumi Pos )- Beragam persoalan yang dirasakan masyarakat mencuat dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kota dan Kabupaten Sukabumi, H. Muhammad Jaenudin, S.Ag., M.H., di Aula Desa Semplak, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat memanfaatkan sesi dialog dan tanya jawab untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari persoalan kesempatan kerja, penerimaan peserta didik baru, hingga persoalan data kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan fasilitas kesehatan.
Kegiatan turut dihadiri Kepala Desa Sukalarang Ir. Ece Suryadi, Kepala Desa Semplak Nura Widarnangti, S.Pd., serta perwakilan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi Dodi Suhendar dan perwakilan PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sukalarang Heru Suhendar.
Hadir pula sejumlah tokoh masyarakat, berbagai elemen masyarakat serta Bhabinkamtibmas Desa Semplak yang mewakili Kapolsek Sukalarang.
Dalam sesi tanya jawab, salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan proses perekrutan tenaga kerja di salah satu pabrik sepatu. Warga mempertanyakan kesempatan masyarakat Sukalarang untuk mendapatkan prioritas dalam perekrutan tenaga kerja di perusahaan yang berada di wilayah tersebut.
Selain persoalan ketenagakerjaan, warga juga menyampaikan keluhan terkait sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik di SMKN Sukalarang. Sejumlah orang tua mengaku anak mereka tidak masuk dalam zonasi sekolah meskipun berdomisili di wilayah Sukalarang.
Menanggapi persoalan tersebut, H. Muhammad Jaenudin menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimilikinya.
“Untuk perekrutan tenaga kerja di pabrik sepatu, Insya Allah nanti jadi agenda kerja kami untuk mengonfirmasi kebenarannya. Bila apa yang bapak dan ibu keluhkan benar, tidak tertutup akan kami beri sanksi,” ujar Jaenudin.
Terkait persoalan zonasi sekolah, ia menyatakan akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak sekolah.
“Untuk terkait zonasi anak-anak ibu dan bapak yang tidak masuk ke sekolah SMKN Sukalarang, nanti akan saya sampaikan permasalahan ini ke pihak sekolah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Semplak Nura Widarnangti, S.Pd., turut menyampaikan persoalan yang kerap dihadapi pemerintah desa, terutama terkait ketidaksesuaian data desil masyarakat dengan kondisi faktual warga di lapangan.
“Dalam kesempatan ini, saya sebagai Kepala Desa Semplak ingin menyampaikan permasalahan yang kami alami sebagai kepala desa maupun sebagai masyarakat. Kami sebagai kepala desa sering mengalami permasalahan tentang status golongan desil masyarakat,” ungkap Nura.
Menanggapi persoalan tersebut, Jaenudin mengatakan akan berupaya menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak terkait.
“Untuk menjawab keluhan Ibu Kepala Desa Semplak tentang golongan desil yang tidak sesuai dengan keberadaan warganya, coba nanti akan saya sampaikan ke BPS,” jelasnya.
Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah kebutuhan fasilitas kesehatan di Kecamatan Sukalarang. Kepala Desa Sukalarang Ir. Ece Suryadi menyampaikan aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan rumah sakit yang sebelumnya direncanakan berada di lahan milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Menurut Ece, lahan tersebut kini digunakan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Karena itu, ia mengusulkan agar pembangunan rumah sakit tetap direalisasikan dengan memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di Desa Titisan.
“Dipakainya lahan milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi oleh Koperasi Merah Putih, padahal lahan tersebut tadinya untuk rumah sakit. Maka dari itu, saya mewakili masyarakat Sukalarang mengusulkan kepada bapak untuk membangun rumah sakit tersebut di lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pengganti lahan untuk rumah sakit,” kata Ece.
Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari H. Muhammad Jaenudin. Ia memastikan persoalan pembangunan rumah sakit di Kecamatan Sukalarang akan menjadi salah satu aspirasi yang dibawanya untuk diperjuangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Menjawab keinginan masyarakat Kecamatan Sukalarang untuk dibangunkan rumah sakit di lahan milik provinsi yang ada di Desa Titisan sebagai pengganti lahan yang ada di Desa Sukalarang yang sekarang sudah dibangun Koperasi Merah Putih, Insya Allah permasalahan rumah sakit di Kecamatan Sukalarang akan saya kawal di tingkat Provinsi Jawa Barat,” tegas Jaenudin.
Menurutnya, kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan program pemerintah, tetapi juga menjadi sarana penting untuk menyerap secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
Berbagai aspirasi yang disampaikan warga, kata dia, akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan DPRD Provinsi Jawa Barat.
Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat berharap persoalan ketenagakerjaan, pendidikan, pendataan kesejahteraan, hingga kebutuhan fasilitas kesehatan di Kecamatan Sukalarang dapat memperoleh solusi yang konkret dan berkelanjutan.
Editor : Hilman
Reporter : Amuy Mulyadi
